Surabaya, Jawa Timur – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencatat inflasi di Jawa Timur pada April 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,25 persen secara year on year (y-on-y) dibandingkan April 2023. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,99.
Kepala BPS Jatim, Zulkipli, menjelaskan bahwa inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, seperti makanan, minuman, dan tembakau (7,47 persen), pakaian dan alas kaki (2,14 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,57 persen), serta perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (1,21 persen).
Selain itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 2,44 persen, transportasi 1,92 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya 1,00 persen, pendidikan 1,38 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,36 persen, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 4,67 persen.
“Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,43 persen,” ujar Zulkipli.
Secara spasial, inflasi tertinggi di Jawa Timur pada April 2024 terjadi di Kabupaten Sumenep dengan IHK sebesar 109,72, yang menunjukkan inflasi sebesar 4,87 persen. Di sisi lain, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Jember dengan IHK sebesar 106,68, atau 2,73 persen.
Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Jawa Timur bulan April 2024 masing-masing sebesar 0,36 persen dan 1,39 persen.
Analisis:
Inflasi di Jawa Timur pada April 2024 menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah terkait dengan upaya pengendalian harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, seperti makanan, minuman, dan tembakau, menjadi faktor utama pendorong inflasi. Hal ini wajar terjadi menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri, di mana permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut meningkat.
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi, seperti operasi pasar, subsidi, dan penegakan hukum terhadap penimbunan barang. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pola konsumsi yang bijak agar dapat membantu meringankan dampak inflasi.
