Daerah

BUMD Jawa Timur Dihadapkan Tiga Masalah Krusial, DPRD Jatim Dorong Solusi Sistem Kerjasama Operasi dan Pembenahan SDM

×

BUMD Jawa Timur Dihadapkan Tiga Masalah Krusial, DPRD Jatim Dorong Solusi Sistem Kerjasama Operasi dan Pembenahan SDM

Sebarkan artikel ini
BUMD Jawa Timur Dihadapkan Tiga Masalah Krusial
Surabaya, Akses permodalan dan tata kelola yang belum optimal, serta bisnis plan yang kurang matang menjadi tiga problem krusial yang BUMD di Jawa Timur hadapi. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, mengungkapkan bahwa urgensi pembenahan menyeluruh demi mendongkrak kinerja BUMD.

“Tiga poin ini selalu mengemuka ketika berbicara soal BUMD, dan memang benar bahwa ini merupakan persoalan yang harus segera diatasi,” ungkap Pranaya Yudha. bertempat di Gedung DPRD Jatim, Kamis (13/6/2024).

Salah satu solusi oleh Pranaya Yudha untuk mengatasi masalah permodalan BUMD adalah melalui skema Kerjasama Operasi (KSO). KSO merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih BUMD. Atau antara BUMD dengan pihak swasta, untuk menjalankan suatu usaha yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Pelantikan P3K di Pemalang: Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dalam Kesehatan dan Pendidikan

“KSO bisa menjadi terobosan untuk membantu BUMD keluar dari berbagai permasalahan. Namun perlu mengkajinya secara matang agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelas Pranaya Yudha.

Lebih lanjut, Pranaya Yudha menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan sistematis dalam penambahan modal BUMD.

“Penambahan modal BUMD membutuhkan Peraturan Daerah (Perda). Proses penyusunan Perda membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang. Sehingga BUMD yang mengajukan permohonan modal wajib memiliki business plan yang tertata rapi dan terukur,” tegasnya.

Di samping permodalan, Pranaya Yudha juga mendorong pembenahan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) di BUMD. Hal ini bertujuan agar BUMD dapat menjalankan fungsinya secara profesional, baik dalam rangka meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun menjalankan misi sosialnya.

Baca Juga :  Akademisi dan Media Bersatu Lawan Korupsi: Membangun Indonesia Bebas Korupsi

“Terkait SDM, kami mendorong Biro Perekonomian untuk menerapkan sistem meritokrasi. Artinya, BUMD harus mampu menyeimbangkan antara mengejar keuntungan dan menjalankan misi sosialnya, tanpa mengabaikan profesionalisme,” pungkas Pranaya Yudha.

Upaya pembenahan BUMD di Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kontribusinya bagi pembangunan daerah. Dengan strategi yang tepat dan komitmen kuat dari berbagai pihak, BUMD dapat menjadi lokomotif penggerak roda ekonomi dan sosial di Jawa Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *