Bandar Lampung, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk menyediakan pupuk non-subsidi bagi petani di Lampung. Kesepakatan ini diambil guna mengatasi kekurangan pupuk subsidi yang dialokasikan untuk provinsi tersebut.
Berdasarkan data RDKK, terdapat 677.957 NIK petani di Lampung yang berhak mendapatkan pupuk subsidi dengan total kebutuhan mencapai 1.043.405 ton. Namun, alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 hanya sebesar 803.719 ton, atau sekitar 80% dari kebutuhan.
Kekurangan pupuk subsidi ini dikhawatirkan dapat menghambat produksi pertanian di Lampung. Oleh karena itu, Pemprov Lampung bekerja sama dengan PT Pupuk Sriwidjaja untuk menyediakan pupuk non-subsidi bagi petani yang tidak terakomodir dalam kuota pupuk subsidi.
“Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani di Lampung, sehingga produksi pertanian tidak terhambat,” jelas Gubernur Arinal Djunaidi, seperti dikutip dari https://lampungprov.go.id/.
Penyaluran pupuk non-subsidi melalui MoU ini akan dilakukan melalui BUMDes di desa-desa. BUMDes akan mendapatkan pupuk langsung dari gudang PT Pupuk Sriwidjaja di Palembang dengan jaminan kualitas dan harga yang wajar.
“Saat ini sudah ada tiga BUMDes yang memenuhi syarat untuk menyalurkan pupuk non-subsidi, yaitu Bumdes Mandiri Sejahtera Lampung Selatan, Bumdes Merapi Way Kanan, dan Bumdes Nirwana Lampung Tengah,” kata Gubernur Arinal.
Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat membantu petani di Lampung dalam mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Gubernur Arinal juga menghimbau kepada seluruh perangkat desa dan bupati/walikota di Lampung untuk mensosialisasikan program ini kepada para petani.
