Washington D.C., Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan peran krusial kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan setara.
Hal ini terungkap dalam sebuah panel bertajuk “Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All”. Bertempat di Washington D.C., Amerika Serikat pada Jumat (19/4).
“Bagi negara-negara dengan bonus demografi muda seperti Indonesia dan Nigeria. Investasi pada kualitas SDM di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan kunci di tahap awal,” ujar Menkeu.
Investasi Besar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia telah menggelontorkan sumber daya yang signifikan. Untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.
Di bidang kesehatan, Indonesia memiliki undang-undang yang mewajibkan akses kesehatan bagi seluruh penduduk. Termasuk keluarga miskin yang mendapatkan fasilitas kesehatan gratis.
“Saat ini, 95% penduduk Indonesia terdaftar dalam sistem asuransi kesehatan, menjadikannya pemain tunggal terbesar di Indonesia,” ungkap Menkeu.
Tantangan dan Solusi Reformasi Kesehatan
Meski begitu, Menkeu mengakui bahwa terdapat tantangan besar di sisi permintaan, di mana jumlah permintaan melebihi pasokan. Hal ini mendorong kebutuhan reformasi sistem kesehatan, terutama pada sisi penawaran.
“Sebagai negara besar, Indonesia menghadapi ketimpangan layanan kesehatan di seluruh wilayahnya. Oleh karena itu, reformasi pada sisi penawaran, khususnya dalam sektor kesehatan, menjadi sangat penting,” jelas Menkeu.
Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia meluncurkan reformasi kesehatan komprehensif dengan dukungan dari berbagai Multilateral Development Banks (MDB). Reformasi ini mencakup perombakan total dalam hal pendidikan dokter, pengelolaan rumah sakit pemerintah daerah, layanan kesehatan dasar, serta integrasi dengan sistem asuransi.
“Reformasi ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif. Pendekatan terintegrasi ini dimulai dari gaya hidup hingga deteksi dini penyakit. Serta mencakup seluruh layanan dari rumah sakit primer hingga sekunder,” tegas Menkeu.
