DaerahPendidikan

DPRD Jatim Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Swasta demi Pemerataan Pendidikan

×

DPRD Jatim Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Swasta demi Pemerataan Pendidikan

Sebarkan artikel ini
DPRD Jatim Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Swasta demi Pemerataan Pendidikan

Surabaya, Dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengusulkan peningkatan kualitas pendidikan swasta. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, sebagai solusi alternatif di tengah penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Pemerintah tidak boleh melupakan peran lembaga pendidikan swasta dalam menghadapi kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas,” ujar Hikmah, Senin (6/5/2024).

Menurutnya, dengan 66% lulusan SMP bersekolah di swasta, upaya pemerataan pendidikan tidak bisa hanya terpaku pada sekolah negeri. “Mending dibalik, diajak masyarakat untuk berpikir, yang penting bukan negerinya, tapi anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” imbuhnya.

Hikmah menekankan perlunya dukungan dan pembinaan yang lebih kuat terhadap lembaga pendidikan swasta agar mereka dapat menjadi alternatif berkualitas. “66% anak-anak kita yang lulusan SMP itu sekolahnya di swasta ke jenjang SMA/SMK. Mau kita apakan 66 persen ini, mau didiskriminasi, kan tidak boleh. Dan yang bisa ditampung di negeri itu hanya 34 persen untuk lulusan SMP,” jelas politisi asal Fraksi PKB ini.

Baca Juga :  Probolinggo Raih Predikat WTP Ketujuh Kalinya, Bukti Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

“Sistem zonasi harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan berkualitas tidak hanya terkait dengan sekolah negeri, tetapi juga kualitas proses belajar mengajar,” tambahnya.

Fraksi PKB DPRD Jatim, dalam konteks anggaran yang terbatas, mengusulkan solusi alternatif seperti pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan pelatihan peningkatan kompetensi bagi lembaga pendidikan swasta.

“Pemerintah harus memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Bukan hanya sekadar memenuhi kuota, tetapi juga menciptakan sistem yang inklusif dan berkualitas bagi semua anak bangsa,” tegasnya.

Melalui pendekatan inklusif dan berkelanjutan, diharapkan tantangan dalam pemerataan pendidikan dapat diatasi dengan lebih efektif, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam mencerdaskan anak bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *