Nasional

Terobosan Baru Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

×

Terobosan Baru Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

Sebarkan artikel ini
Terobosan Baru Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

Siarnews.com – Denpasar, Hadirnya angin segar bagi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTPKH) dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Reforma Agraria Summit 2024 di Denpasar, Bali.

“Mekanisme ‘survei bersama’ antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjadi terobosan baru dalam PPTPKH,” jelas Menteri AHY.

Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data penguasaan tanah di kawasan hutan. Hasil kesepakatan survei bersama ini akan menjadi dasar bagi Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat yang berhak.

Baca Juga :  Kapolri Pastikan Mudik 2024 Menggunakan Kereta Api Aman dan Nyaman, Ini Buktinya!

“Diharapkan dengan mekanisme ini, tidak ada lagi aparatur yang tersandung masalah hukum akibat kerugian negara,” ujar Menteri AHY.

Perlindungan aparatur pemerintah yang terlibat dalam penanganan sengketa dan konflik agraria semakin diperkuat dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan melindungi aparatur dari potensi kriminalisasi.

Koordinasi dan Komunikasi Kunci Sukses Reforma Agraria

Menteri AHY menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang erat antar kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah pusat dan daerah. “Koordinasi dan komunikasi yang kuat menjadi kunci sukses Reforma Agraria,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri AHY mendorong percepatan implementasi One Map Policy sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Reforma Agraria dan tata ruang.

Baca Juga :  Konflik Timur Tengah Memicu Kekhawatiran Krisis Energi Global

Reforma Agraria Summit 2024: Sinergi Menuju Reforma Agraria Berkelanjutan

Reforma Agraria Summit 2024 merupakan tindak lanjut dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengintegrasikan dan memadukan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Summit yang mengangkat tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan” ini dihadiri oleh 700 peserta dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk pimpinan Komisi II DPR RI, Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri LHK, Pejabat Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri, Kepala Badan Bank Tanah, Pejabat Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, sejumlah Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Wali Kota, Forkopimda, Jaksa Agung Muda, serta perwakilan akademisi dan CSO.

Baca Juga :  Peluang Luas Bagi Penyandang Disabilitas Bergabung dengan Polri

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTPKH) memasuki babak baru dengan terobosan mekanisme survei bersama dan perlindungan aparatur. Koordinasi dan komunikasi yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi kunci sukses Reforma Agraria. Reforma Agraria Summit 2024 menjadi wadah sinergi untuk mewujudkan Reforma Agraria yang berdampak dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *