DaerahPemerintahan

Ribuan ASN Mojokerto Digerakkan Menjadi Pelopor Pembayaran Pajak Daerah Cashless

×

Ribuan ASN Mojokerto Digerakkan Menjadi Pelopor Pembayaran Pajak Daerah Cashless

Sebarkan artikel ini
Ribuan ASN Mojokerto Digerakkan Menjadi Pelopor Pembayaran Pajak Daerah Cashless

Mojokerto, Jawa Timur – Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, menggalakkan program inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui gerakan pelopor pembayaran pajak daerah secara non tunai atau cashless. Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Mojokerto didorong menjadi pelopor dalam program ini.

Langkah strategis ini diresmikan dalam acara sosialisasi pembayaran pajak daerah non tunai yang diadakan di halaman Pemkab Mojokerto pada Jumat (3/5/2024). Acara ini juga dimeriahkan dengan senam pagi bersama dan cek kesehatan gratis bagi seluruh ASN.

Program ini dilandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Edufest 2024 Tolitoli: Bukti Nyata Sinergi Pendidikan dan Ekonomi Kreatif dalam Membangun Masa Depan Generasi Muda

Bupati Ikfina menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Mojokerto. “Ini bagian dari komitmen kita untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Semua transaksi keuangan daerah melalui non tunai dapat dilacak dan diaudit, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ikfina menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan pemasukan besar, khususnya dari PAD, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang semakin tinggi. “Salah satu cara untuk mencapai target PAD dengan cepat adalah dengan mendorong transaksi non tunai. Oleh karena itu, ASN sebagai abdi negara harus menjadi pelopor dalam pembayaran pajak non tunai,” jelasnya.

Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Bandoe Widiarto, turut hadir dalam acara ini. Ia menyampaikan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral, bersama pemerintah, memiliki program Digitalisasi dan Elektronifikasi.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Batang Bagikan Sembako dan Dorong Peningkatan Keterampilan Pekerja

“Ada tiga pilar utama untuk mendorong elektronifikasi, yaitu elektronifikasi/digitalisasi Government To Person (GToP), elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD, dan Transaksi Transformasi,” ungkap Bandoe. BI juga menyediakan layanan transaksi non tunai seperti BI Fast untuk transfer dan QRIS untuk pembayaran.

Bandoe mengapresiasi pencapaian ETPD di Kabupaten Mojokerto yang telah mencapai indeks 90,8 persen, menempatkan kabupaten ini dalam kategori digital. “Sosialisasi gerakan ASN sebagai pelopor pembayaran pajak daerah secara non tunai atau Cashless merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan PAD Kabupaten Mojokerto. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :  Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa di Sidoarjo dan Dampak Positif dari UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Diharapkan dengan gerakan ini, ASN Mojokerto dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah secara non tunai. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan PAD dan mendukung pembangunan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju dan sejahtera.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *