BeritaBinkamNasional

7 Wilayah Mulai Berlakukan Pembuatan SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan

×

7 Wilayah Mulai Berlakukan Pembuatan SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan

Sebarkan artikel ini
7 Wilayah Mulai Berlakukan Pembuatan SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan

Jakarta – Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan masyarakat memiliki BPJS Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta JKN aktif untuk pembuatan SIM. Uji coba aturan ini akan dimulai pada 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh wilayah Indonesia.

Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo, mengungkapkan bahwa tujuh wilayah yang menjadi lokasi uji coba adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di 7 wilayah kepolisian daerah, yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2024).

Baca Juga :  Mengembangkan Berpikir Inovatif dalam Wirausaha: Kunci Sukses di Era Modern

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam BPJS Kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan memberatkan masyarakat dan justru bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.

Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, menekankan bahwa implementasi aturan ini tidak akan merepotkan masyarakat.

“Satu catatan yang penting, tidak berarti bahwa dengan memberikan satu dorongan kepesertaan aktif pelayanan publik kemudian mengurangi dari proses pelayanan atau yang tadi kami sampaikan unnecessary delay,” ujar Nunung.

Ia juga menambahkan bahwa aturan ini justru mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam proses administrasi. “Ini yang harus digarisbawahi. Justru semakin mempercepat, mempermudah masyarakat. Sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta, pemohon tadi benar-benar menjadi peserta aktif. Karena prinsip dari JKN ini kan gotong royong,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Menegaskan Komitmen Perlindungan Hak Buruh di May Day Jakarta

Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Uji coba ini akan menjadi evaluasi penting sebelum diterapkan secara nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *